Selamat Datang di Portal PPID Pengadilan Agama Pontianak

Portal yang memberikan informasi khusus tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Pontianak
Selamat Datang di Portal PPID Pengadilan Agama Pontianak

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi penanganan perkara dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIWAS Mahkamah Agung RI

"Whistleblowing System" adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk melaporkan suatu perbuatan terindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Badan Peradilan di bawahnya. "Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan, karena fokus kami adalah materi informasi yang Anda laporkan"
SIWAS Mahkamah Agung RI

Informasi Lengkap tentang Pengadilan Agama Pontianak

Dapatkan Informasi lengkap tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pontianak melalui Website Resmi Pengadilan Agama Pontianak Kelas I.A
Informasi Lengkap tentang Pengadilan Agama Pontianak

Selamat Kepada Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Mahkamah Agung Periode 2020 - 2025

Selamat Kepada Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Mahkamah Agung Periode 2020 - 2025

 LAYANAN UNTUK ANDA

  

 

e court
  
 
Siwas
  
 
jadwal sidang
  
 
sipp
  
 
biaya perkara
 
 

Layanan Pendaftaran Perkara,

Taksiran Panjar Biaya Perkara,
Pembayaran & Pemanggilan
yang dilakukan secara online

 

Tata Cara Pengajuan Permohonan Sengketa

ATA CARA DAN PROSEDUR PEMOHON INFORMASI PUBLIK MENGAJUKAN PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KE KOMISI INFORMASI : 

  1. Pengajuan sengketa informasi publik ke komisi informasi diajukan pemohon informasi publik selambat-lambatnya 14 HARI KERJA sejak diterimanya tanggapan tertulis atas surat keberatan pemohon informasi publik kepada atasan PPID badan publik atau berakhirnya masa 30 HARI KERJA bagi atasan PPID badan publik untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi publik
  2. Pengajuan sengketa informasi publik baik oleh perorangan, badan hukum ataupun kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatangi langsung kantor komisi informasi dan menemui petugas administrasi-pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi ataupun mengajukan permohonan sengketa informasi publik secara online kepada komisi informasi melalui aplikasi SIMSI (Sistem Informasi dan Manajemen Sengketa Informasi) dengan link url atau alamat website aplikasi http://simsi.komisiinformasi.go.id
  3. Pemohon sengketa informasi publik wajib melengkapi berkas permohonan pengajuan sengketa informasi publik sebelum mendapatkan nomor registrasi/akta registrasi sengketa informasi publik dari petugas kepaniteraan komisi informasi
  4. Setelah permohonan sengketa informasi publik mendapatkan nomor registrasi atau akta registrasi maka 14 hari kerja setelahnya komisi informasi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan di awali melakukan pemanggilan secara patut kepada pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ajudikasi non litigasi tahap pemeriksaan awal

disarikan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)