Selamat Datang di Portal PPID Pengadilan Agama Pontianak

Portal yang memberikan informasi khusus tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Pontianak
Selamat Datang di Portal PPID Pengadilan Agama Pontianak

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi penanganan perkara dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIWAS Mahkamah Agung RI

"Whistleblowing System" adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk melaporkan suatu perbuatan terindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Badan Peradilan di bawahnya. "Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan, karena fokus kami adalah materi informasi yang Anda laporkan"
SIWAS Mahkamah Agung RI

Informasi Lengkap tentang Pengadilan Agama Pontianak

Dapatkan Informasi lengkap tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pontianak melalui Website Resmi Pengadilan Agama Pontianak Kelas I.A
Informasi Lengkap tentang Pengadilan Agama Pontianak

Selamat Kepada Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Mahkamah Agung Periode 2020 - 2025

Selamat Kepada Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Mahkamah Agung Periode 2020 - 2025

 LAYANAN UNTUK ANDA

  

 

e court
  
 
Siwas
  
 
jadwal sidang
  
 
sipp
  
 
biaya perkara
 
 

Layanan Pendaftaran Perkara,

Taksiran Panjar Biaya Perkara,
Pembayaran & Pemanggilan
yang dilakukan secara online

 

Hak-hak Pemohon Informasi

  1. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
  2. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI / PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID). Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan anda kurang lengkap.
  3. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
  4. IApabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
  5. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

 Sumber: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008