Selamat Datang di Portal PPID Pengadilan Agama Pontianak

Portal yang memberikan informasi khusus tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Pontianak
Selamat Datang di Portal PPID Pengadilan Agama Pontianak

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi penanganan perkara dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIWAS Mahkamah Agung RI

"Whistleblowing System" adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk melaporkan suatu perbuatan terindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Badan Peradilan di bawahnya. "Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan, karena fokus kami adalah materi informasi yang Anda laporkan"
SIWAS Mahkamah Agung RI

Informasi Lengkap tentang Pengadilan Agama Pontianak

Dapatkan Informasi lengkap tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pontianak melalui Website Resmi Pengadilan Agama Pontianak Kelas I.A
Informasi Lengkap tentang Pengadilan Agama Pontianak

Selamat Kepada Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Mahkamah Agung Periode 2020 - 2025

Selamat Kepada Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Mahkamah Agung Periode 2020 - 2025

 LAYANAN UNTUK ANDA

  

 

e court
  
 
Siwas
  
 
jadwal sidang
  
 
sipp
  
 
biaya perkara
 
 

Layanan Pendaftaran Perkara,

Taksiran Panjar Biaya Perkara,
Pembayaran & Pemanggilan
yang dilakukan secara online

 

Hak-Hak Pencari Keadilan

HAK-HAK PENCARI KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

1

Berhak memperoleh Bantuan Hukum;

2

Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan;

3

Berhak segera diadili oleh pengadilan;

4

Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan;

5

Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya;

6

Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim;

7

Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia;

8

Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri;

9

Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;

10

Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan;

11

Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan;

12

Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang;

13

Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum;

14

Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya;

15

Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya;

16

Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum;

17

Berhak menghubungi/menerima kunjungan rohaniawan;

18

Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya;

19

Berhak segera menerima atau menolak putusan;

20

Berhak minta banding atas putusan pengadilan dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat;

21

Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;

22

Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;

23

Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.


HAK-HAK PENCARI KEADILAN DALAM PROSES PERADILAN

1

Meminta bantuan ahli hukum untuk jadi kuasa hukum;

2

Suara, baik untuk menuntut atau untuk membela, bagi penggugat hak mengajukan gugat, replik, rereplik jika perlu dan bagi tergugat hak jawab, duplik dan reduplik jika perlu;

3

Mengajukan alat-alat bukti;

4

Mendengar pembacaan putusan atau melalui pemberitahuan;

5

Upaya hukum baik verzet, banding, kasasi maupun PK.


HAK-HAK MASYARAKAT DI PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

1

Masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan, sebagaimana pasal 2 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang meliputi:

2

Informasi tertentu mengenai perkara;

3

Informasi tertentu mengenai kegiatan pengawasan internal terhadap hakim dan pegawai pengadilan;

4

Informasi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan pengadilan;

5

Informasi mengenai jumlah serta tanda bukti pengeluaran atau penggunaan uang perkara bagi pihak-pihak yang berperkara;

6

Informasi yang selama ini sudah diakses melalui publikasi pengadilan.

7

Penjelasan mengenai kriteria informasi-informasi ini diatur secara rinci dalam Bab IV dari surat keputusan tersebut di atas.