Selamat Datang di Portal PPID Pengadilan Agama Pontianak

Portal yang memberikan informasi khusus tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Pontianak
Selamat Datang di Portal PPID Pengadilan Agama Pontianak

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi penanganan perkara dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIWAS Mahkamah Agung RI

"Whistleblowing System" adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk melaporkan suatu perbuatan terindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Badan Peradilan di bawahnya. "Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan, karena fokus kami adalah materi informasi yang Anda laporkan"
SIWAS Mahkamah Agung RI

Informasi Lengkap tentang Pengadilan Agama Pontianak

Dapatkan Informasi lengkap tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pontianak melalui Website Resmi Pengadilan Agama Pontianak Kelas I.A
Informasi Lengkap tentang Pengadilan Agama Pontianak

banner hut ri 76 

LAYANAN UNTUK ANDA

  

 

e court
  
 
Siwas
  
 
jadwal sidang
  
 
sipp
  
 
biaya perkara
 
 

Layanan Pendaftaran Perkara,

Taksiran Panjar Biaya Perkara,
Pembayaran & Pemanggilan
yang dilakukan secara online

 
   
   
 
logo lawar
 gugatan mandiri
 
Untuk Pelayanan yang mudah,
cepat dan biaya ringan,
Ditjen Badan Peradilan Agama
menyediakan Layanan
Pembuatan Gugatan /
Permohonan secara mandiri.
 
 dirput
 
Publikasi putusan sebagai bentuk
keterbukaan informasidan layanan
kepada masyarakat dalam
mengakses putusan.
 
elitigasi
 
Administrasi dan persidangan
secara elektronik dan
diterapkan secara menyeluruh
pada perkara tertentu.
 
logo valkot
 
 
 

 

Informasi yang dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan

  1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 bagian A, II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

 

  1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
  2. Informasi yang  apabila  dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon  dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  3. Informasi yang  apabila  dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon  dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
  9. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
  10. Informasi yang  tidak  boleh  diungkapkan  berdasarkan  undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:

    1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
    2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
    3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
    4. Identitas pelapor  yang  melaporkan  dugaan  pelanggaran  hakim  dan pegawai;
    5. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
    6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
    7. Dan Informasi yang  dapat  mengungkap identitas pihak-pihak tertentu  dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir 1 Pedoman ini.

 

3. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebu